Kamis, 31 Mei 2018, bertempat di Gedung Yayasan Komunikasi Indonesia, Matraman, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Jakarta menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Langkah Pemberantasan Terorisme Pasca Disahkannya UU Terorisme”. Dalam diskusi ini, tampil sebagai narasumber yaitu Brigjen Pol Eddy Hartono, Wakil Kepala Densus 88, selanjutnya ada Dr Wawan Heri Purwanto, Direktur Komunikasi dan Informatika BIN, hadir pula Kolonel Zainul Bahar, Asintel Kodam Jaya, selanjutnya ada Erasmus Napitupulu, Direktur Program ICJR, selanjutnya ada Dave Fikarno, anggota DPR RI yang juga anggota Pansus RUU Terorisme, dan Firman Jaya Daeli selaku mantan anggota DPR komisi Politik dan hukum.

Dalam pemaparannya, setiap narasumber memberikan pandangan-pandangan yang progresif mengenai langakah penanggulangan terorisme ke depan. Diawali dengan pemaparan Dr Wawan Hari Purwanto, Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, menyampaikan bahwa banyaknya aksi teror belakangan ini memang karena permasalahan UU Terorisme yang lama yang tidak kuat untuk menjerat para pelaku kejahatan terorisme, “UU anti terorisme Indonesia yang lama masih mempunyai banyak kekurangan, jika dibandingkan dengan UU anti terorisme di Malaysia. Di Malaysia, setiap orang yang pulang dari negara konflik itu langsung dipenjara” tukas mantan rektor Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini.

Kemudian narasumber selanjutnya, Brigjen Eddy Hartono, Wakadensus 88 mengatakan bahwa Kepolisian RI banyak melakukan upaya preventif dalam menanggulangi aksi teror. “Memang kami bekerja dalam menanggulangi teroris tidak sering meng-ekspos hal ini ke masyarakat, dan dengan menggunakan UU Terorisme yang baru ini, kita juga dapat melihat bahwa ada pemulihan bagi para korban terorisme yang ditanggung oleh negara” tegas beliau.
Kolonel Zainul Bahar, Asisten Intelijen Kodam Jaya juga mengatakan hal yang sama, beliau berkata bahwa TNI siap sedia membantu Kepolisian dalam melawan aksi terorisme.”Di dalam UU TNI nomor 34 tahun 2004 disebutkan disitu ada OMSP, Operasi Militer Selain Perang, nah pemberantasan terorisme juga termasuk, dan sekarang ada UU Terorisme yang baru, kami dari TNI akan siap membantu” tegas Kolonel Zainul Bahar.Diskusi semakin menarik ketika Erasmus Napitupulu, Direktur Program ICJR menyampaikan pemaparannya bahwa sebenarnya UU Terorisme yang baru ini tidak terlalu dibutuhkan, ini dikarenakan di perundang-undangan yang lain punya cukup kewenangan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terorisme ” contohnya, jika melakukan kejahatan terorisme kepada kepala negara kan ada pasal makar, hukumannya berat, tetapi itu tidak pernah digunakan, hanya jadi pasal yang tertidur saja” tukasnya.

Kemudian pemaparan dari Dave Laksono, anggota DPR RI Komisi 1, yang menjelaskan bagaimana UU Terorisme ini akhirnya terbentuk serta apa saja yang ditambahkan dalan UU Terorisme ini. ” Kami di DPR sangat mendesak terbentuknya UU Terorisme ini, saya sering bilang, apakah perlu ada bom lagi baru UU terorisme ini terbentuk, permasalahannya memang dalam pembahasan definisi. Definisi terorisme harus jelas agar bisa membantu kinerja dari rekan-rekan penyelidik di lapangan” terang Dave yang juga anggota pansus RUU Terorisme.

Dan pemaparan dari Firman Jaya Daeli yang merupakan mantan komisi di bagian politik dan hukum DPR RI mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawal UU Terorisme yang baru ini sangat diperlukan. “Civil Society harus bergerak untuk mengawal UU Terorisme yang baru ini serta UU Terorisme ini harus menyediakan ruang untuk edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan kejahatan terorisme” tegas mantan anggota DPR komisi Politik dan Hukum itu.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian plakat penghargaan, foto bersama dan buka puasa bersama.