Rabu, 28 Februari 2018, GMKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik dengan Tema: “Mengawal Rancangan KUHP Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia” di Gedung Yayasan Komunikasi Indonesia, Matraman, Jakarta Timur.

Acara diskusi dibuka dengan testimoni dari Ketua Cabang GMKI Jakarta Agung Tamtam. Ia menyampaikan bahwa latar belakang diskusi ini kita selenggarakan adalah karena adanya kegelisahan dan sejumlah polemik di kalangan aktivis mahasiswa yang menganggap bahwa ada pasal -pasal dalam Rancangan KUHP yang dianggap sebagai pasal zombie. Dalam artian ada pasal – pasal yang dalam KUHP lama sudah dibatalkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal 134 KUHP yang telah dianulir oleh Putusan MK No. 013-022/PUU-lV/2006 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Namun sangat disayangkan di dalam Rancangan KUHP baru, pasal yang berbau kolonialisme tersebut malah dimuat kembali. Ini tentunya mencederai semangat pembaharuan hukum yang sedang kita galakkan, Imbuhnya.

Rangkaian diskusi dimulai dengan pemaparan narasumber yaitu DR. Daniel Yusmic P.Foekh S.H,M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta dan AKBP DR. Nova Irone Surentu S.H, M.H, Kasubdit Sundukum Bidkum Polda Metro Jaya.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari Kampus UKI, Universitas Bung Karno, Universitas Mpu Tantular, dll serta beberapa media, berjalan dengan interaktif dan penuh dengan tanggapan kritis dari peserta diskusi.

Sebagai pembuka, DR. Daniel Yusmic mengatakan bahwa dalam proses pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan diperlukan partisipasi publik. “Sayangnya, di Indonesia, partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat minim”tandasnya. Ia juga mengatakan bahwa pembahasan RUU KUHP sudah berjalan sangat lama dan sudah banyak biaya yang dihabiskan. “Perlu ada pembatasan waktu dalam pembahasan suatu RUU dan untuk RUU KUHP haruslah disah-kan sekarang, namun pasal-pasal yang kontroversi haruslah dihilangkan demi terwujudnya keadilan di tengah-tengah masyarakat”, terang Dosen Fakultas Hukum Universita Atma Jaya ini.

Dilanjutkan dengan Narasumber kedua, AKBP DR. Nova mengatakan bahwa Kepolisian juga mendukung ada perubahan atau pembaharuan dalam KUHP. “Sudah terlalu lama KUHP rasa Kolonial ini menjadi dasar hukum pidana di Negara Indonesia, ada hal-hal yang perlu diprioritaskan seperti pasal terkait HAM, pasal terkait perlindungan bagi korban tindak pidana serta mengakomodir tentang kearifan lokal yang harus jadi muatan dalam Rancangan KUHP baru “, terang AKBP DR. Nova.
Ia juga menambahkan bahwa Kepolisian adalah penegak hukum sehingga akan melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah. “Jika R-KUHP disahkan menjadi Undang-Undang, Kepolisian akan langsung mengikutinya”. tegasnya.

Diskusi ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan bagi Narasumber dan Foto bersama