Rabu, 31 Januari 2018, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Jakarta dan BKC GMNI Jakarta Timur menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati 100 hari kepemimpinan Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga dengan tema “Menggugat 100 hari kepemimpinan Anies Sandi”.

Para orator bergantian menyampaikan aspirasinya, mereka menyampaikan bahwa 100 hari kepemimpinan Anies Sandi di DKI Jakarta gagal menciptakan stabilitas. Mahasiswa bersikeras bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur seperti membiarkan jalan raya tanah abang digunakan untuk berdagang dan juga membolehkan becak beroperasi di ibukota adalah kebijakan yang keliru. Hal itu dikarenakan akan menambah kemacetan dan kesemrawutan di ibukota.

Tidak hanya itu mahasiswa juga menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam hal implementasi program Oke Oce dan penghentian proyek reklamasi teluk jakarta dianggap hanya sebatas pemanis janji kampanye yang sampai saat ini belum jelas realisasinya.

Koordinator Lapangan dalam aksi demonstrasi tersebut, Kristopel Manurung dari GMKI Jakarta mendesak agar DPRD menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan gubernur yang dianggap keliru. “Kami mendesak DPRD DKI menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan gubernur yang keliru”, terang Kristopel.

Hal yang sama juga disampaikan Sekjen BKC GMNI Jakarta Timur, Harry Manik. “DPRD DKI harus sesegera mungkin memanggil Anies Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan menimbulkan Polemik”, terang Harry.

Setelah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD DKI, para mahasiswa kemudian bergeser menuju Balai Kota DKI Jakarta. Dengan tuntutan yang sama mahasiswa mendesak agar Anies Sandi selaku Gubernur dan Wakil gubernur DKI, untuk segera menarik kembali sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan kurang tepat serta berhenti menyampaikan pernyataan – pernyataan yang membuat “gaduh” ibukota DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa juga menyampaikan bahwa jika kebijakan – kebijakan ini terus dilanjutkan, maka ini akan berdampak pada kondusifitas persiapan Asian Games di DKI Jakarta. Kebijakan gubernur yang penuh polemik ini mengindikasikan bahwa pemprov DKI Jakarta belum siap menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Asian Games